AYOMAKASSAR.com– Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam peta kesehatan global. Di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan meraih status WHO Listed Authority (WLA) pada akhir tahun 2025—sebuah pengakuan tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap otoritas regulatori obat dan makanan.
Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia yang berhasil meraih status tersebut. Dengan predikat WLA, sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia kini diakui setara dengan lembaga regulator kelas dunia seperti US FDA dan otoritas Uni Eropa.
“Ini bukan sekadar pengakuan, tetapi bentuk kepercayaan global terhadap kualitas regulasi Indonesia. BPOM kini memiliki legitimasi kuat untuk menjadi rujukan internasional,” ujar Taruna Ikrar.
Status WLA membawa dampak strategis yang luas, terutama bagi industri farmasi nasional. Produk obat dan vaksin buatan Indonesia kini memiliki “paspor global”, yang memungkinkan proses ekspor menjadi lebih cepat dan efisien karena telah memenuhi standar internasional yang diakui WHO. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing di pasar global sekaligus meningkatkan kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional.
Tidak berhenti pada pencapaian global, BPOM juga menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan regulasi di dalam negeri. Menyikapi dinamika perdagangan internasional, Taruna Ikrar menegaskan bahwa seluruh produk obat, makanan, dan kosmetik impor termasuk dari Amerika Serikat tetap wajib memiliki Nomor Izin Edar (NIE) sebelum beredar di Indonesia.
BPOM menerapkan sistem reliance, yaitu mekanisme pengakuan hasil evaluasi dari negara lain yang memiliki standar setara, namun tetap memastikan bahwa keputusan akhir izin edar berada di tangan otoritas nasional.
“Kita terbuka terhadap kerja sama global, tetapi kedaulatan regulasi tetap menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Di sisi lain, BPOM juga melakukan langkah agresif dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal, khususnya di ruang digital. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, BPOM berhasil menemukan dan memblokir lebih dari 197.000 tautan penjualan obat dan makanan ilegal di berbagai platform daring. Selain itu, sebanyak 1.183 izin edar dicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.Langkah ini menunjukkan komitmen kuat BPOM dalam menjaga ruang digital tetap aman bagi konsumen, sekaligus mempertegas bahwa transformasi pengawasan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di ekosistem digital.
Di tengah penguatan pengawasan, BPOM juga menghadirkan pendekatan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha, khususnya UMKM.
Pada Maret 2026, Taruna Ikrar meluncurkan program “1000 UMKM Proaktif”, sebuah inisiatif strategis untuk mendampingi pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi standar BPOM dan menembus pasar ekspor.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Tugas kita bukan hanya mengawasi, tetapi juga membina agar mereka naik kelas dan mampu bersaing di pasar global,” ungkap Taruna.
Selain itu, BPOM juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri kosmetik nasional yang diproyeksikan mencapai nilai Rp158 triliun pada tahun 2026. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan industri, namun di sisi lain tetap memperketat pengawasan terhadap bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon guna melindungi kesehatan masyarakat.
Serangkaian kebijakan dan gebrakan ini mencerminkan arah baru BPOM sebagai institusi yang tidak hanya kuat dalam pengawasan, tetapi juga adaptif, progresif, dan berorientasi global. Di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks, BPOM hadir sebagai penjaga mutu sekaligus akselerator daya saing bangsa.
Dengan capaian WLA dan berbagai langkah strategis yang menyertainya, Indonesia kini tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam ekosistem kesehatan global sebuah langkah nyata menuju visi besar Indonesia Emas 2045. (***)
